Penyakit Politik

Bidang perdagangan salah satu urusan pemerintahan harus diselenggarakan Presiden Jokowi. Tim Studi NSEAS menilai kritis kinerja Jokowi urus perdagangan berdasarkan 4 standar kriteria. Pertama, janji lisan kampanye Jokowi saat Pilpres 2014. Kedua, janji tertulis kampanye Jokowi saat Pilpres 2014 tertuang dalam dokumen Nawacita yang diserahkan kepada KPU. Ketiga, RPJMN 2015-2019 yang disusun dan diterbitkan Presiden Jokowi. Keempat, Renstra Kemendag tahun 2015-2019. Saat kampanye lisan Pilpres 2014, Jokowi berjanji akan secepatnya mewujudkan swasembada pangan dan lepas jeratan dari impor beras, daging, garam, dan komoditas lainnya. Janji ini ternyata masih belum ditepati. Tiga tahun lebih usia Pemerintahan Jokowi-JK swasembada pangan masih belum terwujud. Masih membuka lebar impor pangan. Ironisnya, BPK menilai, pengelolaan tata niaga impor pangan oleh Kemendag era Jokowi ini menunjukkan ada ketidakpatuhan beberapa pihak terhadap aturan perundang-undangan. Baca juga: Surplus 3 Juta Ton B...

Namun, proyeksi itu hanya di atas kertas, pemerintah tentu akan melihat realitas terbaru. Keputusan pemerintah untuk melakukan impor beras juga didorong kondisi terkini harga beras. Berdasarkan data harga beras di Foodstation, Jakarta, harga beras memang dalam tren naik sejak Juli-Agustus 2018 tapi relatif tipis kenaikannya. Beras jenis IR64 III selama sebulan ada kenaikan sekitar 5 persen jadi Rp8.950 per Kg. Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat kenaikan tipis harga dalam skala nasional, pada Juli 2018 ada kenaikan 0,24 persen di tingkat grosir dan naik 0,02 persen harga beras di tingkat eceran. Namun, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso pada akhir Juli 2018 lalu sempat menegaskan, gudang-gudang beras Bulog sudah penuh dengan beras. Ia mengklaim stok yang dimiliki Bulog hingga posisi awal Agustus sebesar 2,7 juta ton. "Sebelumnya sudah ada 1,2 juta ton yang lalu, makanya kami tidak mau impor dulu. Hari ini sebenarnya sudah sangat penuh gudang. Kami tidak bisa tampung semu...

“Tak ada kebahagiaan hidup yang didapat dari menyalahgunakan narkoba. Negara harus hadir dan langsung bertempur melawan sindikat narkoba,” tulis Presiden Jokowi dalam akun Facebook miliknya. “Indonesia sehat, Indonesia tanpa narkoba.” Saat Presiden Jokowi menuliskan status itu di laman Facebooknya, di Nusakambangan dan Mojosongo—dua daerah di Jawa Tengah yang letaknya 600 km dari Jakarta—aparat dari Kejaksaan Agung sedang mempersiapkan eksekusi. Targetnya: terpidana narkoba yang berjumlah enam orang. Di Nusakambangan, Cilacap, mereka yang dieksekusi antara lain Ang Kim Soei (warga negara Belanda), Marco Archer Cardoso Mareira (Brasil), Namaona Denis, Daniel Enemua (Malawi), dan Rani Andriani atau Melisa Aprilia (Indonesia). Sedangkan di Mojosongo, Boyolali, ada Tran Thi Bich, warga negara Vietnam. “Dor!” bunyi peluru menerjang tubuh mereka. Keenam terpidana mati tewas seketika. Dari Cilacap dan Mojosongo, fokus kembali ke Presiden Jokowi. Di sela-sela aktivitas bersepeda santainya, ia ...

Presiden Joko Widodo divonis melakukan perbuatan melawan hukum di kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Vonis itu diketok oleh Pengadilan Negeri (PN) Palangkaraya dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Palangkaraya. Gugatan itu dilayangkan sekelompok masyarakat. Mereka menggugat: 1.Presiden Republik Indonesia 2.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 3.Menteri Pertanian Republik Indonesia 4.Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 5.Menteri Kesehatan Republik Indonesia 6.Gubernur Kalimantan Tengah 7.Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Lalu mengapa Jokowi juga ikut dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum di kasus karhutla Kalteng 2015 silam? "Tergugat I adalah Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.(Vide Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945), di mana Tergugat I selaku pemegang kekuasaan pemerintahan mempunyai tanggung jawab dan kewajiban men...

Baru-baru ini, nama mobil Esemka kembali mencuat ke publik setelah 11 tahun tak terdengar gaungnya. Saat pertama kali muncul dulu, mobil karya siswa SMK di Solo tersebut digadang-gadang sebagai mobil nasional. Namun hingga kini, belum ada realisasi konkrit terkait mobil karya anak bangsa ini. Sebelumnya, Esemka dinyatakan gagal dalam serangkaian uji kelayakan. Pada 2010 lalu, mobil ini gagal uji emisi sebelum akhirnya dinyatakan lolos di tahun 2012. Meski demikian, kegagalan di awal tersebut membuat minat para pejabat yang sebelumnya tertarik menggunakan mobil tersebut sirna begitu saja. Imbasnya, mobil ini gagal diproduksi massal. Kini, Esemka dikabarkan siap memproduksi mobil dalam waktu dekat. Dilansir dari Detik.com, hal ini dikonfirmasi oleh PT Solo Manufaktur Kreasi dan PT Adiperkasa Citra Esemka Hero (ACEH) siap meluncurkan 8 mobil Esemka. Uniknya, nama-nama bobil ini menggunakan nama khas Indonesia seperti Garuda, Bima, Naga, Borneo, dan Digdaya. Permainan Politik Jokowi? Presi...

Mantan Menko Perekonomian yang juga mantan Menko Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan, nasib Jokowi bisa seperti Presiden Amerika Serikat, Jimmy Carter, jika dia gagal mengatasi aneka persoalan ekonomi yang kini terjadi di Indonesia. Jimmy Carter gagal mengatasi perlawanan Ronald Reagen dan George Bush senior di Pilpres 1981. Rizal Ramli menjelaskan, Jimmy Carter merupakan presiden yang selalu ingin tahu detail tentang ekonomi sama seperti yang dilakukan Presiden Joko Widodo saat ini. Carter fokus pada mikroekonomi, sehingga kesulitan menghadapi makroekonomi. “Dia senang dengan detail. Padahal, negara sebesar Amerika Serikat, presidennya nggak boleh tahu terlalu detail. Kalau kamu terlalu detail, makin lama kamu akan makin ribet sendiri,” ungkap Rizal Ramli dalam keterangan pers tertulis kepada Tribunnews, Sabtu (25/8/2018). Alhasil, ekonomi AS anjlok saat itu. Kegagalan Carter itulah yang kemudian dimanfaatkan Reagan dan pasangannya, yakni, George Bush Sr untuk menyerang Carter. ...

Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla hari ini resmi berusia empat tahun. Jokowi dan JK dilantik menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia pada 20 Oktober 2014 menggantikan presiden dan wakil presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono. Memperingati empat tahun usia pemerintahan ini, secara bersamaan pemerintah telah merilis laporan resmi capaian kinerjanya selama memimpin di Indonesia. Mengutip situs resmi Kepresidenan RI, presidenri.go.id, pemerintah membeberkan sejumlah prestasi terkait stabilitas politik dalam negeri dan diplomasi internasional. Untuk dalam negeri, pemerintah mengklaim demokrasi berjalan stabil. "Demokrasi Indonesia tetap kuat yang ditandai dengan partisipasi pemilih cukup tinggi. Namun Indonesia masih memiliki tantangan dalam kerukunan beragama," bunyi laporan tersebut, Sabtu, 20 Oktober 2018. Dalam laporan ini, pemerintah mengakui jika Indeks Kerukunan Beragama sejak 2015 mengalami penurunan. Ind...

Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), Budi Waseso, menyebutkan bahwa cadangan beras pemerintah aman sampai Juni 2019. Maka dari itu, menurutnya, Indonesia tidak perlu melakukan impor beras. Budi Waseso mengaku sudah membuat tim dari berbagai pihak, baik ahli independen, Kementerian Pertanian serta jajaran Bulog sendiri, guna menganalisis kebutuhan dan kondisi perberasan nasional. "Tim mengatakan rekomendasi sampai Juni 2019, tidak perlu impor. Bahkan dimungkinkan beras cadangan impor dari Bulog tidak akan keluar. Tinggal menjaga, masa kita harus bertahan pada impor?" kata Budi Waseso atau yang akrab disapa Buwas seperti dikutip dari Antara, Jakarta, Rabu (19/9). Buwas menyebutkan bahwa saat ini cadangan beras di gudang Bulog mencapai 2,4 juta ton. Jumlah tersebut belum termasuk dengan beras impor yang akan masuk pada Oktober sebesar 400.000 ton sehingga total cadangannya menjadi 2,8 juta ton. Dari total cadangan tersebut, Bulog memperhitungkan kebutuhan untuk Be...

Ekonom senior Kwik Kian Gie mengaku sudah pernah menawarkan pemikiran-pemikirannya soal ekonomi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, menurut Kwik, Jokowi sama sekali tak merespons pemikiran-pemikiran yang dia sampaikan. Pernyataan ini dikatakan Kwik saat ditanya ihwal alasannya menjadi penasihat Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di pemilihan presiden 2019. Padahal, Kwik merupakan fungsionaris Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Dia juga pernah menjadi bagian dari Dewan Pimpinan Pusat partai berlambang banteng itu. "Mengenai Pak Jokowi, apa pernah mengajak saya bicara? Tidak," kata Kwik saat konferensi pers di rumah Prabowo, Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Senin malam, 17 September 2018. Kwik mengklaim telah mengambil inisiatif mengajak bicara Jokowi terlebih dulu. Kwik bercerita, momen itu berlangsung saat dia dan Jokowi sama-sama menghadiri pemakaman mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Taufik Kiemas. Di rumah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno...

Tingkat kepuasan kepada kepemimpinan Jokowi-JK mencapai 77,3 persen. Ini merupakan gambaran yang ditangkap dari survei teranyar Alvara Research Center. Meski begitu, tidak semua bidang dinilai memuaskan oleh masyrakat. Salah satunya bidang tersebut yakni bidang ekonomi terutama terkait dengan kemudahan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan stablitas harga kebutuhan pokok. "Bidang ekonomi masih menjadi titik lemah pemerintahan Jokowi," ujar CEO Alvara Research Center Hasanuddin Ali di Jakarta, Jumat (23/2/2018). Tingkat kepuasan terkait penyediaan lapangan kerja hanya 59,8 persen. Sementara itu pengentasan kemiskinan hanya 58,1 persen, dan stabilitas harga kebutuhan pokok menjadi yang terendah yaitu sebesar 55,7 persen. Sementara itu, tiga bidang dengan tingkat kepuasan teratas yaitu telekomunikasi dan internet 87,9 persen, palayanan kesehatan 87,8 persen, dan peyananan pendidikan sebesar 86,4 persen, Adapun kepuasan kepada stabilitas politik sebesar 74,5 persen, dan pen...

Kehadiran Mahfud MD di acara Indonesia Lawayers Club (ILC) mengungkap sejumlah cerita lain, satu diantaranya yakni kelemahan Jokowi yang selama ini sangat dicari oleh lawan politiknya. Mahfud MD diketahui hampir saja menjadi Cawapres Jokowi di Pilpres 2019. Namun rencana itu batal, nama Mahfud MD digantikan oleh Ma'ruf Amin sebagai Cawapres Jokowi. Mahfud Md mengungkap cerita lain ketika Karni Ilyas bertanya apakah Mahfud Md mau menjadi tim sukses dari Jokowi-Ma'ruf Amin. Mahfud MD tak menjawab secara langsung, namun ia bercerita soal sejumlah tawaran yang pernah disodorkan padanya. "begini sampai sekarang saya bersama Jokowi di kenegaraan di BPIP, BPIP ini punya negara, Jokowi yang paling semangat membentuknya," kata Mahfud MD. Mahfud MD bercerita sejak awal sudah ditawari menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolhukam) dalam kabinet Jokowi. Tawaran itu datang pada Mahfud MD lewat Luhut Binsar Pandjaitan pada Mei 2015. "pemerintah perlu b...

Aktivis Indonesia Corruption Watch Donal Fariz menilai sektor hukum tidak mendapatkan perhatian dalam era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Hal ini bisa dilihat dari kisruh pengesahan revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD menjadi Undang-Undang MD3. Pemerintah dan DPR sudah mengesahkan revisi tersebut dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu. Namun, belakangan muncul kritik dari masyarakat karena tiga pasal dalam UU itu dianggap memberikan kuasa berlebih kepada DPR. Setelah muncul penolakan publik, Presiden Joko Widodo pun mempertimbangkan untuk tidak menandatangani UU MD3. Donal menilai, hal yang kontraproduktif ini bisa terjadi karena sejak awal Jokowi tak pernah memberikan perhatian pada sektor hukum. "Hukum terpinggirkan di rezim Jokowi. Pemerintah sibuk membangun infrastruktur fisik, tapi infrastruktur hukum dan demokrasi terabaikan," kata Donal dalam diskusi di Jakarta, Jumat (23/2/2018). Donal menambahkan, terabaikannya sektor hukum di era Jokowi juga bisa di...

Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masih mencatatkan defisit arus kas yang besar. Dalam rapat kerja bersama tentang Bailout BPJS Kesehatan, Senin (17/9/2018) BPJS Kesehatan mencatatkan defisit arus kas rencana kerja anggaran tahunan (RKAT) 2018 Rp 16,5 triliun. Komposisinya, defisit RKAT 2018 sebesar Rp 12,1 triliun dan carry over 2017 sebesar Rp 4,4 triliun. Untuk menutupi defisit arus kas ini, BPJS mengandalkan pendapatan iuran. Pada Juni 2018, pendapatan dari penerima bantuan iuran (PBI) mencapai Rp 12,73 triliun. Sementara non-PBI mencapai Rp 27,64 triliun. Adapun pembayaran biaya manfaat menurut RKA 2018 mencapai Rp 87,81 triliiun. Komposisinya, biaya rawat jalan tingkat pertama mencapai Rp 14,58 triliun dan biaya rawat inap tingkat pertama Rp 1,12 triliun. Kemudian biaya rawat jalan tingkat lanjutan Rp 23,88 triliun dan biaya rawat inap tingkat lanjutan Rp 43,75 triliun, promosi dan preventif Rp 475,65 miliar. Realisasi pembayaran manfaat per 30 Juni 2018 mencap...

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon ikut angkat suara soal pernyataan Presiden Joko Widodo terkait pelemahan rupiah. Hal ini menyusul pendapat ekonom Amerika di Universitas Johns Hopkins, Prof. Steve Hanke, yang menyebut pernyataan Jokowi sebagai omong kosong. Politisi Partai Gerindra ini lalu mengaitkan komentar Steve Hanke dengan rencana Indonesia menjadi menjadi tuan rumah pertemuan IMF dan Bank Dunia Oktober mendatang. "Setuju. Ironisnya, pemerintah akan menjadi tuan rumah pertemuan IMF / Bank Dunia pada Oktober 2018 nanti akan menghabiskan biaya USD 70 juta," ujar Fadli Zon dari laman Twitter @fadlizon yang diunggah pada Kamis (6/9/2018). Simak ulasannya di bawah ini: Rupiah belum berotot. Kurs spot rupiah melemah tipis 0,02 persen menjadi Rp 14.938 per dollar AS, Rabu (5/9/2018). Serupa, rupiah pada kurs tengah Bank Indonesia juga terkoreksi 0,59 persen menjadi Rp 14.927 per dollar AS. Presiden Jokowi mengemukakan, rupiah tak berdaya atas dollar AS karen...

Prabowo Subianto tak pernah bosan mengkritik pemerintahan Jokowi-JK. Di setiap kesempatan, Ketua Umum Partai Gerindra itu selalu menyelipkan kritik berbagai kebijakan pemerintah. Seperti baru-baru ini, Prabowo kembali mengkritik keras pemerintah. Apa saja? Berikut ulasannya. BUMN dijual diam-diam Prabowo Subianto menyebut perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dijual oleh pemerintah dan hasilnya merugikan. Penjualan itu, kata dia, tanpa ada transparansi kepada publik. Dia menyebut salah satunya Pertamina. "Saya lihat di hari-hari terakhir ini BUMN-BUMN kita dijual diam-diam tanpa transparansi, Pertamina sebagian sudah dijual, Garuda bangkrut, PLN bangkrut, Perusahaan Gas Negara (PGN) bangkrut, BRI menerbitkan bond, berarti banyak utang," ujarnya, di Hotel Menara Peninsula, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (27/7) malam. Negara sedang sakit Prabowo Subianto menyatakan Indonesia saat ini sedang sakit. Kesakitan Indonesia itu, malah dinikmati oleh segelintir elite untuk mendapat k...