Kebijakan Impor dan Strategi Politik Jokowi 2019
Namun, proyeksi itu hanya di atas kertas, pemerintah tentu akan melihat realitas terbaru. Keputusan pemerintah untuk melakukan impor beras juga didorong kondisi terkini harga beras. Berdasarkan data harga beras di Foodstation, Jakarta, harga beras memang dalam tren naik sejak Juli-Agustus 2018 tapi relatif tipis kenaikannya. Beras jenis IR64 III selama sebulan ada kenaikan sekitar 5 persen jadi Rp8.950 per Kg. Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat kenaikan tipis harga dalam skala nasional, pada Juli 2018 ada kenaikan 0,24 persen di tingkat grosir dan naik 0,02 persen harga beras di tingkat eceran.
Namun, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso pada akhir Juli 2018 lalu sempat menegaskan, gudang-gudang beras Bulog sudah penuh dengan beras. Ia mengklaim stok yang dimiliki Bulog hingga posisi awal Agustus sebesar 2,7 juta ton. "Sebelumnya sudah ada 1,2 juta ton yang lalu, makanya kami tidak mau impor dulu. Hari ini sebenarnya sudah sangat penuh gudang. Kami tidak bisa tampung semua," kata Budi Waseso, Selasa (31/7) dikutip dari Antara.
Kondisi ini berkebalikan dengan keputusan pemerintahan Presiden Jokowi yang seolah membuka lebar impor beras besar-besaran kepada Bulog. Pemberian izin impor skala besar di ujung pemerintahan Presiden Jokowi memang tak lazim apalagi menjelang tahun Pemilu. Ini memang berkebalikan dengan masa pemerintahan Presiden SBY, pada 2008 dan 2009 yang juga jelang Pemilu, impor beras relatif minim hanya sekitar dua ratusan ribu ton.
Pemerintah sendiri mengklaim tak ada impor beras oleh Bulog saat itu, hanya ada impor beras komersial dalam jumlah terbatas. Kala itu, pemerintah sangat terbantu dengan kinerja serapan beras petani oleh Bulog yang besar mencapai 3,2 juta ton pada 2008, sehingga aman untuk operasi stabilisasi harga tanpa harus impor.
Keputusan impor beras memang kompleks, tak hanya pertimbangan produksi, stok, dan harga. Komoditas ini memang rentan dipolitisasi. Namun, Pemerintahan Jokowi mau tak mau harus memutus urat malu karena masih melakukan impor beras di tahun keempat pemerintahannya. Kestabilan harga dan stok beras di masyarakat jadi pilihan utama dari sekadar memenuhi janji kampanye.
mpor beras yang besar di tahun ini tentu aja akan menambah cadangan beras Bulog di akhir tahun ini, dan penting untuk persiapan memasuki masa-masa kampanye Pemilu 2019. Awal tahun depan adalah periode yang paling krusial karena bertepatan dengan masa paceklik, biasanya panen raya baru akan terjadi pada April-Mei.
Periode paceklik ini berbarengan dengan masa Pemilu. Ada risiko gejolak harga beras saat Pemilu sedang berlangsung pada April 2019 dan melakukan impor beras saat itu sama saja bunuh diri. Untuk itu, cara yang paling aman menggelontorkan izin impor beras di tahun ini dengan risiko lebih minim secara politis.
Serangan lawan politik terhadap kebijakan impor beras di 2018, tentu relatif lebih mudah ditangkis, karena pemerintahan sebelumnya pun melakukannya demi pertaruhan kekuasaan. Ucapan Moerdiono barangkali ada benarnya "kalau ada orang yang tidak bisa menyediakan beras, jangan berharap jadi presiden”
Namun, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso pada akhir Juli 2018 lalu sempat menegaskan, gudang-gudang beras Bulog sudah penuh dengan beras. Ia mengklaim stok yang dimiliki Bulog hingga posisi awal Agustus sebesar 2,7 juta ton. "Sebelumnya sudah ada 1,2 juta ton yang lalu, makanya kami tidak mau impor dulu. Hari ini sebenarnya sudah sangat penuh gudang. Kami tidak bisa tampung semua," kata Budi Waseso, Selasa (31/7) dikutip dari Antara.
Kondisi ini berkebalikan dengan keputusan pemerintahan Presiden Jokowi yang seolah membuka lebar impor beras besar-besaran kepada Bulog. Pemberian izin impor skala besar di ujung pemerintahan Presiden Jokowi memang tak lazim apalagi menjelang tahun Pemilu. Ini memang berkebalikan dengan masa pemerintahan Presiden SBY, pada 2008 dan 2009 yang juga jelang Pemilu, impor beras relatif minim hanya sekitar dua ratusan ribu ton.
Pemerintah sendiri mengklaim tak ada impor beras oleh Bulog saat itu, hanya ada impor beras komersial dalam jumlah terbatas. Kala itu, pemerintah sangat terbantu dengan kinerja serapan beras petani oleh Bulog yang besar mencapai 3,2 juta ton pada 2008, sehingga aman untuk operasi stabilisasi harga tanpa harus impor.
Keputusan impor beras memang kompleks, tak hanya pertimbangan produksi, stok, dan harga. Komoditas ini memang rentan dipolitisasi. Namun, Pemerintahan Jokowi mau tak mau harus memutus urat malu karena masih melakukan impor beras di tahun keempat pemerintahannya. Kestabilan harga dan stok beras di masyarakat jadi pilihan utama dari sekadar memenuhi janji kampanye.
mpor beras yang besar di tahun ini tentu aja akan menambah cadangan beras Bulog di akhir tahun ini, dan penting untuk persiapan memasuki masa-masa kampanye Pemilu 2019. Awal tahun depan adalah periode yang paling krusial karena bertepatan dengan masa paceklik, biasanya panen raya baru akan terjadi pada April-Mei.
Periode paceklik ini berbarengan dengan masa Pemilu. Ada risiko gejolak harga beras saat Pemilu sedang berlangsung pada April 2019 dan melakukan impor beras saat itu sama saja bunuh diri. Untuk itu, cara yang paling aman menggelontorkan izin impor beras di tahun ini dengan risiko lebih minim secara politis.
Serangan lawan politik terhadap kebijakan impor beras di 2018, tentu relatif lebih mudah ditangkis, karena pemerintahan sebelumnya pun melakukannya demi pertaruhan kekuasaan. Ucapan Moerdiono barangkali ada benarnya "kalau ada orang yang tidak bisa menyediakan beras, jangan berharap jadi presiden”
Komentar
Posting Komentar