Penyakit Politik

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis hasil survei efek bakal calon wakil presiden (bacawapres) terhadap elektabilitas calon presiden (bacapres) di Pilpres 2019. Dalam survei ini, disebutkan bacawapres Ma'ruf Amin yang mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) di pilpres justru mengurangi elektabilitasnya. "Ada tren penurunan yang terjadi pada elektabilitas Jokowi ketika berpasangan dengan KH Ma'ruf. Sebaliknya elektabilitas Prabowo naik ketika berpasangan dengan Sandiaga Uno," kata peneliti LSI Denny JA, Adjie Alfaraby di Kantor LSI, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (21/8). Meski begitu, Adjie memaparkan keberadaan Ma'ruf memang menaikkan suara Jokowi di kalangan masyarakat muslim. Sebelum berpasangan dengan Ma'ruf, Jokowi memiliki elektabilitas 51,7 persen. Namun, ketika berpasangan menjadi 52,7 persen. Sayangnya, keberadaan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini juga menggerus elektabilitas Jokowi di segmen pemilih non muslim. Jika Jokowi tida...

Pernyataan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie tentang pelarangan peraturan daerah (Perda) berlandas agama saat sambutan dalam sebuah acara partai yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo bisa berdampak pada pemakzulan Presiden. Menurut advokat senior, Eggi Sudjana, pernyataan Grace jelas melanggar Pancasila dan UUD 1945. Apalagi pernyataan itu diucapkan di depan Presiden. "Presiden dan DPR adalah pelaksana UUD 1945 yang bertugas membuat undang-undang. Sementara Perda adalah turunan dari UUD dan UU yang dibuat presiden. Ucapan Grace jelas melanggar struktur hukum tersebut," kata Eggi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (15/11). Atas dasar tersebut jika Presiden membiarkan pendukungnya berbicara demikian berarti sama saja mengaminkan adanya pelanggaran hukum yang di depan matanya. "Kalau dia (Grace) bicara di depan Presiden, kemudian Presiden tidak menegur, malah tepuk tangan, ini ada indikasi Presiden juga melanggar dan bisa di-impeach kalau ...

Indonesia Development Monitoring (IDM) melalui Direktur Eksekutifnya, Bin Firman Tresnadi dalam keterangan pers yang diterima Zonasatu News hari ini Selasa 30 Oktober 2018, menyatakan Faktor Ekonomi Membuat Elektabilitas Jokowi-Ma’aruf Melorot Dalam survei yang dilakukan oleh IDM pada tanggal 8 – 21 Oktober 2018, dengan responden sebanyak 2.178 yang tersebar di 33 propinsi dengan Margin of Error sebesar -+ 2,1% dengan tingkat kepercayaan 95%. Diketahui bahwa hampir 70% pemilih Jokowi pada Pilpres 2014 lalu dikarenakan adanya keinginan kehidupan ekonomi responden lebih baik (meningkat) dibandingkan pada masa sebelumnya. Yang terjadi justru sebaliknya. Dalam temuan survei IDM, diketahui bahwa 38.9% responden mengatakan kondisi ekonomi saat ini mengalami penurunan. Dan hanya 12.7% saja responden yang mengatakan mengalami peningkatan ekonomi. Sedangkan sisanya sebesar 48,4% mengatakan kondisi ekonomi mereka sama saja (stagnan). Hal ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional selama 4 t...

Imam besar Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab diberitakan ditangkap oleh Kepolisian Arab Saudi karena pemasangan bendera berwarna hitam bertuliskan kalimat tauhid di tembok luar rumahnya. Juru bicara FPI Slamet Ma'arif mengaku juga curiga dengan viralnya foto itu. "Kok ada juga yang sudah siap  standby  untuk mengambil foto, kemudian kirim berita ke KBRI, kemudian memviralkan," kata Slamet di Jalan Medan Merdeka Barat, Jumat 9 November 2018. Slamet menuturkan, Habib Rizieq saat ini sudah beraktivitas dengan normal di sana. Dia juga katanya telah melaporkan dugaan fitnah ini kepada aparat berwenang di Saudi. "Alhamdulillah Allah kasih perlindungan sehat walafiat, sudah kembali ke rumahnya, sudah terima tamu di rumahnya dan sudah melaporkan pihak-pihak yang mencoba memfitnah beliau agar kepolisian Saudi Arabia bisa memproses," ujar Slamet. Mengenai dugaan intelijen bermain dalam kasus ini, Slamet menegaskan pihaknya tidak pernah menyebut-nyebut intelijen Indo...

Bakal calon presiden Prabowo Subianto mengkritik jargon milik Presiden Joko Widodo. Menurut dia, sudah hampir lima tahun pemerintahan Jokowi mengusung jargon 'kerja, kerja, kerja', tapi belum terlihat kesejahteraan untuk masyarakat. "Katanya kondisi ekonomi Indonesia baik, rakyat gembira, yang penting kita kerja terus. Kerja, kerja, kerja. Pertanyaannya adalah kerja untuk siapa?" kata Prabowo disambut tepuk tangan saat berpidato pada bedah buku Paradoks Indonesia di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (1/9). Menurut Prabowo, selama lima tahun masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla kondisi Indonesia malah sebaliknya. Mengutip berbagai sumber, Prabowo menyebut Indonesia menempati peringkat 152 dari 172 negara dalam urusan pendapatan dalam satuan dolar Amerika Serikat. Lalu soal indeks pembangunan manusia, Prabowo menyatakan Indonesia berada di empat terbawah dari 116 negara. Soal ketersediaan urusan air bersih, Prabowo menyatakan Indonesia berada di urutan ke-123 dari ...

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah menyatakan bahwa ayahnya berasal dari Karanganyar, namun di lain kesempatan dia juga menyebut orang tuanya dari Boyolali. Terlepas dari polemik pernyataan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto soal' tampang Boyolali, perbedaan keterangan tersebut menimbulkan indikasi Jokowi memberikan keterangan palsu. Aktivis politik yang juga pengacara senior Eggi Sudjana menilai, keterangan palsu yang disampaikan Jokowi atau keterangan yang berubah-ubah membuatnya terancam hukuman pidana. "Jokowi membuat keterangan palsu itu sanksinya pidana tujuh tahun. Dan selama jadi presiden bisa dilakukan impeachment karena melanggar hukum dan melakukan perbuatan tercela," bebernya kepada Kantor Berita Politik, Senin (5/11). Menurut Eggi, keterangan palsu tergolong perbuatan tercela yang bisa dikenakan sanksi kepada siapapun. Sementara, soal impeachment atau pemakzulan berlandaskan pada pasal 7A UUD 1945 amandemen. "Sekarang yang jadi masalahnya, berani ti...

Era Presiden SBY dan sebelumnya, demo mahasiswa selalu ramai. Masa Orde Baru pun juga banyak demo. Mahasiswa paling getol. BBM naik, demo. Listrik naik, turun ke jalan. Dolar naik, presiden diturunkan. Pak Harto salah satu korbannya. Kenapa sekarang jadi sepi? Apakah mahasiswa sudah tak peka? ciut nyalinya? Melempem seperti kerupuk yang habis kehujanan, jatuh ke tanah, lalu diinjek gerombolan parade sapi yang sedang jogging? Ah, kata siapa mahasiswa melempem? Tidak! Demo mahasiswa tetap ramai, bergairah. Terjadi di hampir setiap kampus. Anda saja yang enggak denger beritanya. Karena media tak mengeksposnya. Masih ingat ada kerbau jadi peserta demo di depan istana? Mahasiswa bebas berteriak, dan media leluasa meliput. Saat itu presidennya SBY. Peristiwa yang hampir mirip juga terjadi di era presiden sebelumnya. Termasuk di era Gus Dur. Bahkan Gus Dur legowo dijatuhkan dan melepas jabatannya sebagai presiden. Demi memenuhi tuntutan demonstran. Gentle. Apakah Gus Dur terlalu lemah untuk m...

Pemerintah akan terus berupaya untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya dengan mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengatur agar segala permasalahan bisa terselesaikan. Meski demikian, kebijakan yang dikeluarkan pun tak selamanya menguntungkan. Terkadang ada beberapa pihak yang justru merasa rugi dengan diberlakukannya kebijakan-kebijakan tersebut, tak terkecuali pengusaha. Berikut beberapa kebijakan Pemerintah Jokowi-JK yang dinilai dapat merugikan pengusaha. 1. Libur nasional saat Pilkada Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan 27 Juni 2018 yang merupakan hari Pilkada Serentak atau hari ini, sebagai libur nasional. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) tentang Libur Nasional. Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang menilai bahwa pemerintah tidak berpikir panjang dalam memutuskan hari ini sebagai libur nasional. Dia menyebut, dampak adanya libur kali ini sangat merugika...

Inilah hasil final atau akhir polling yang diadakan program televisi Mata Najwa pada Sabtu 22 September 2019. Mata Najwa melalui akun media sosialnya, mengadakan polling guna mengetahui respons pengguna media sosial pada pilihan presiden 2019. Program televisi ini pun memanfaatkan tiga media sosial, yakni Facebook, Twitter dan Instagram. Hasil akhir dari ketiga polling juga sudah resmi diumumkan melalui Twitter @MataNajwa. "Ciyeeee... ciyeee yang sudah nanyain terus hasil polling. Nah, sekarang semua polling sudah berakhir waktunya Di IG polling berlangsung 24 jam. Di FB dan Twitter polling berlangsung 48 jam. Terima kasih untuk semua yang sudah berpartisipasi dalam polling media sosial ini," tulis Twitter @MataNajwa. Imbauan untuk masa kampanye pilpres juga disampaikan untuk saling mengawal jalannya pilpres agar lancar. "Semoga kampanye berlangsung lancar, aman, dan meriah. Dan yang paling penting, jangan sampai merusak persaudaraan kita ya," tambahnya pada kicauan...

Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan di era pemerintah saat ini, pembangunan infrastruktur memiliki beberapa kelemahan. Bhima menyebutkan, pertama, pembangunan didanai melalui utang. "Ada 40 persen utang kita dipegang oleh investor asing. Ketika terjadi pengetatan moneter global dana ditarik kembali ke AS atau ke negara maju, sehingga berujung ke melemahkan kurs rupiah," ujar Bhima kepada Tirto pada Senin (28/8/2018). Sementara itu, bahan baku, barang modalnya sebagian impor terutama proyek-proyek pembangkit listrik 50 persen lebih bahan bakunya impornya. Meliputi besi, baja, mesin elektrik. "Itu menjadi beban berat untuk defisit neraca perdagangan dan CAD," ungkapnya. Apalagi, pembangunan infrastruktur lebih melibatkan BUMN saja. Istilahnya dari BUMN, untuk BUMN dan dikelola oleh BUMN berserta anak cucu perusahaannya. "BUMN cari utang untuk infrastruktur, yang mengerjakan BUMN itu send...

Apresiasi publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mengalami penurunan setelah meningkat signifikan pada April 2017 hingga April 2018. Hal itu terlihat dari survei Litbang Kompas pada 24 September-5 Oktober 2018. Seperti dikutip dari Kompas, apresiasi publik kini ada di angka 65,3 persen. Angka itu setara dengan hasil survei Litbang Kompas pada Januari 2015 (tiga bulan pemerintahan Jokowi-Kalla) yang ada di angka 65,1 persen atau saat dua tahun pemerintahan Jokowi-Kalla pada Oktober 2016 yang ada di angka 65,9 persen. Data Litbang Kompas, apresiasi publik pada April 2017 berada di angka 63,1 persen, lalu naik pada Oktober 2017 di angkat 70,8 persen, kemudian meningkat kembali pada April 2018 di angka 72,2 persen. Baca juga: Jokowi: Utang Indonesia Kecil Dibanding Negara Lain Penurunan apresiasi terjadi di bidang hukum dan kesejahteraan sosial. Penurunan apresiasi tersebut bersamaan dengan munculnya sejumlah narasi terkait kontestasi pada Pemilu 2019 yang ditujukan k...