Penyakit Politik

Sejumlah orang yang mengatasnamakan BEM Perguruan Tinggi Lintas Generasi menyatakan mengecam tindakan represif kepolisian. Pernyataan ini menanggapi penangkapan 14 mahasiswa yang berdemo untuk mengevaluasi 3 tahun pemerintahan Jokowi-JK beberapa waktu lalu. “Wajah demokrasi Indonesa hari ini dalam kondisi titik nadir. Aksi yang dilakukan oleh rekan-rekan BEM SI, sebagai sarana kebebasan berpendapat dan bentuk kontrol untuk mengevaluasi pemerintahan Jokowi-JK dicederai oleh tindakan represif kepolisian yang merusak nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia,” ujar Ali selaku Koordinator BEM PT Lintas Generasi di Sekretariat ILUNI UI, Kampus UI Salemba, Jakarta Pusat (27/10). Ali meyampaikan sikap tersebut dalam konrefensi pers. Mereka yang hadir dalam konfrensi pers itu adalah perwakilan dari beberapa PT negeri dan swasta, di antaranya UI, IPB, UNJ, ITB, UNS, UNPAD, UGM, dan STEI SEBI. Mereka mengecam atas perlakuan represif kepolisian pada demo di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (2...

Masih banyak pulau dan daratan di Indonesia yang kosong bahkan tidak ada pembangunan. Seharusnya itu yang di perhatikan oleh pemerintah, bukan malah membuat pulau baru. Ini terlihat seakan Indonesia miskin pulau. Demikian disampaikan ‎Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Bidang Lingkungan Hidup Cabang Jakarta Pusat Utara Fadli Rumakefing melalui keterangan tertulis kepada redaksi, Sabtu (28/10). “Reklamasi Teluk Jakarta bukanlah solusi untuk menata pembangunan di pesisir pantai utara jakarta, tetapi akan menimbulkan masalah baru,” kata Fadli. Indonesia, khusunya DKI Jakarta kata Fadli tidak bisa berkaca pada Reklamasi Dubai dan Singapura, karena Dubai dan Singapura tidak memiliki wilayah yang rawan banjir, dimana seperti teluk jakarta yang memiliki 13 mata muara sungai yang hidup. Fadli menejelaskan, Uni Emirat Arab membuat Reklamasi sebagai destinasi wisata demi pembangunan ekonomi nasional meraka, begitu juga dengan Singapura yang membuat Reklamasi untuk memperluas daratan negara mer...

Waketum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Zainut Tauhid menyatakan pengesahan UU Ormas No. 2/2017 tentang organisasi kemasyarakatan hanya menimbulkan konflik di masyarakat. “UU Ormas berpotensi menimbulkan konflik masyarakat. Baik konflik horizontal antar masyarakat maupun vertikal antara masyarakat dengan pemerintah,” katanya melalui siaran pers yang diterima Panjimas.com, Senin (30/10). Dirinya berharap DPR dan Presiden secara arif dan bijaksana merespon aspirasi masyarakat untuk mengkaji UU tersebut secara serius. “Harus ada revisi terhadap UU Ormas yang baru saja disahkan untuk lebih disempurnakan dan disesuaikan dengan semangat demokrasi, penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia,” pungkasnya. Dirinya melanjutkan, MUI menghormati kepada para pihak yang mengajukan gugatan uji materi (judicial review) UU Ormas ke Mahkamah Konstitusi RI. “Itu merupakan langkah hukum yang tepat dan patut diapresiasi karena merupakan bentuk kesadaran hukum yang terpuji dan sesuai dengan ...

Jakarta – Partai Demokrat mendesak dilakukannya revisi terhadap undang-undang Ormas 2017, yang belum lama ini disetujui DPR. Substansinya, menghilangkan keotoriteran pemerintah. Sekjen Partai Demokrat, Hinca IP Pandjaitan mengatakan Partai Demokrat (PD) terus berupaya mendorong adanya revisi UU Ormas Tahun 2017 yang sudah disahkan. Demokrat berusaha menyikapi UU Ormas sebagai penengah atau tidak menolak dan tidak mendukung penuh pengesahan Perppu Ormas No.02 Tahun 2017 menjadi UU. “Demokrat adalah partai penyeimbang, sebagai partai pemberi solusi. Kita akan tuntaskan persoalan UU Ormas ini,” kata Hinca dalam konfrensi pers di Wisma Proklamasi, Jakarta, Senin, (30/10/2017). Dia melanjutkan komitmen itu ditunjukkan melalui draf usulan point-point pasal yang perlu direvisi dan kajian akademik. Materi itu nantinya akan disampaikan kepada Presiden, Pemerintahan, Kemendagri dan DPR RI. Meskipun, pada kasusnya pemerintah kerap tidak mengindahkan ajuan revisi UU dari DPR. Contohnya UU perlindu...

Kemarin saat mo demo 287 di KRL banyak emak emak menghujat hutang Jokowi … Hutang negara dibawah Jokowi bejibun tapi rakyat malah makin tercekik… Eh ada seorang bapak marah marah sambil berdiri katanya : ” ibu ibu tau ga berapa hutang SBY.?? “Jgn menghujat Jokowi kalau ga tau hutang SBY !” Eh langsung seorang ibu menjawab dgn nada tinggi juga… “Eh pak gue ga tau hutang SBY dan ga mau tau..yg gue tau…jaman SBY kita ga sesusah sekarang.!!” Listrik naik, gas naik,semua harga naik sampai garam aja naik ‘dari Rp 1000 jadi 2500.. Mikir dong pak…emang laut Indonesia dah tawar??!! Nah lu…diem deh tuh bapak…. bikin gue tersenyum geli sendiri Gue kata juga apa…. Emak emak jgn dilawan…. ValentinO Rossi aja bakal minggir kalau emak emak lewat naik bebek…. Bahkan polisi gak berani nilang emak emak berdaster yg mo jemput anak sekolah dan teriak ke tuh polisi …emang bapak tanggung jawab kalau nanti anak saya hilang??!! Ini seorang bapak mau melawan sekelompok emak emak….. Jangan mimpi bakal menang…. ...

Ketua Presidium Persatuan Pergerakan, Andrianto SIP, menilai bahwa tiga tahun kepemimpinan Jokowi, demokrasi justru semakin terancam. Menurutnya, hal itu terlihat dari munculnya Perppu ormas. “Tiga tahun pemerintahan Jokowi, demokrasi semakin terancam. Buktinya apa? ada Perppu ormas,” katanya dalam diskusi ‘Evaluasi 3 Tahun Kepemimpinan Jokowi-JK’ di Jakarta pada Jumat (06/10). Ia juga menegaskan bahwa saat ini Indonesia bukan negara yang sama ketika orde baru. Saya, kata dia, ikut di reformasi 98. Maka, ia tidak ingin otoritarianisme terjadi lagi di Indonesia. “Dan Pak Jokowi hari ini mempraktekan lagi dalam soal perppu ormas. Di seluruh dunia, tidak ada membubarkan dengan perppu. Harus ada pengadilan,” ujarnya. Soeharto yang begitu otoriter saja, kata dia, tidak membubarkan HMI, Petisi 50. Ia mengatakan, organisasi yang bisa dibubarkan ketika melakukan pemberontakan. “Organisai atau institusi dibubarkan karena satu saja, yaitu pemberontakan dengan senjata. Kayak HTI, cuma kertas-kert...

  PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menginformasikan bahwa tiket kereta api ekonomi bersubsidi jarak jauh dan menengah mengalami kenaikan mulai 2 November 2017. Kenaikan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 42 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO), atau PM 42 tahun 2017. VP Public Relations PT KAI Agus Komarudin menjelaskan, dalam instruksi pemerintah kenaikan diterapkan pada keberangkatan pada 1 Januari 2018 dengan Pemesanan pada 2 November 2017. “Pemberlakuan PM 42 Tahun 2017 ini seharusnya berlaku mulai tanggal 7 Juli 2017 namun atas instruksi Pemerintah akhirnya baru akan diterapkan pada KA-KA PSO keberangkatan 1 Januari 2018,” ujar Agus dalam keterangannya, Senin (2/10/2017). Menurut Agus, penyesuaian tarif ini diberlakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna...

Media Survei Nasional (Median) merilis sebuah survei yang dilakukan tanggal 14-22 September 2017 kepada seluruh warga Indonesia yang masuk dalam kategori pemilih. Dari hasil tersebut tercatat 79,4 persen masyarakat Indonesia tidak puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi. “Dengan survey yang dilakukan terhadap 1.000 responden dari 34 provinsi di Indonesia, 79,4 persen menyatakan tidak puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi saat ini,” kata Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun di Cikini, Jakarta, Senin (02/10). Rico menjelaskan, kegagalan pemerintah Jokowi yang membuat masyarakat tak puas di antaranya. Kondisi ekonomi, lapangan pekerjaan, kebutuhan pokok, korupsi dan masalah hukum yang tebang pilih. “Saat ini publik merasa pemerintahan Joko Widodo masih punya kekurangan yang jumlahnya lebih banyak dibanding keberhasilannya,” ujarnya. Padahal pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah Jokowi, lanjutnya. Belum mampu meredam kegelisahan publik atas beratnya beban ekonomi. Rico me...

Terungkap bahwa Perppu Ormas yang diterbitkan pemerintah berindikasi kuat pada tindakan sewenang wenang pemerintah terhadap umat Islam yang kritis. Dalam diskusi "Dua Sisi" yang ditayangkan live di TV One, Rabu (25/10) pukul 21.30 WIB yang dihadiri oleh  Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Soedarmo mewakili Mendagri Cahyo Kumolo, Johnny G Plate dari NasDem,  Ismail Yusanto dari Eks HTI, serta Reza Patria dari F-Gerindra.Patut disayangkan bahwa mendagri yang berasal dari partai yang getol mengesahkan Perppu sekaligus partai mayoritas di DPR, PDIP tidak bisa menghadiri acara diskusi tersebut. Adu argumen terjadi antara pemerintah yang tampak euforia dengan pengesahan Perppu menjadi UU. Soedarmo menuding aktivitas dakwah HTI bertentangan dengan pancasila seheingga layak dibubarkan pemerintah. Soedarmo "Dakwah Islam yang dilakukan HTI melenceng dari Pancasila" tutur Soedarmo. Tak tanggung tanggung, ia menganggap bahwa ajaran Islam yaitu khilafah bertentangan dengan Pan...

Agar gejolak tak jadi hadir, dia menyarankan pemerintah menghentikan untuk sementara pembangunan proyek infrastruktur. Tak ada cara lain Gaya pemerintahan mengelola fiskal mengundang keraguan pengamat. Bahkan, ekonom Faisal Basri memperkirakan bakal ada gejolak kecil yang muncul di akhir tahun nanti. Agar gejolak tak jadi hadir, dia menyarankan pemerintah menghentikan untuk sementara pembangunan proyek infrastruktur. Tak ada cara lain, sebab upaya ekstra menggenjot pajak untuk membiayai anggaran saat ini bisa kontraproduktif. Indonesia akan menuju gejolak ekonomi kecil di bulan November nanti. Kata-kata itu keluar dari bibir pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia Faisal Basri saat ditanyakan soal pandangannya terhadap kondisi saat ini. Faisal menyebutkan, tanda-tanda gejolak kecil itu sudah terlihat. Penyebabnya, pemerintah sudah mulai tidak disiplin dalam mengelola fiskal dalam negeri. Banyak aturan dan pakem dalam mengelola fiskal yang ditabrak demi menggulirkan pembangunan proy...