Kerancuan Polemik Impor Beras Era Jokowi
Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), Budi Waseso, menyebutkan bahwa cadangan beras pemerintah aman sampai Juni 2019. Maka dari itu, menurutnya, Indonesia tidak perlu melakukan impor beras.
Budi Waseso mengaku sudah membuat tim dari berbagai pihak, baik ahli independen, Kementerian Pertanian serta jajaran Bulog sendiri, guna menganalisis kebutuhan dan kondisi perberasan nasional.
"Tim mengatakan rekomendasi sampai Juni 2019, tidak perlu impor. Bahkan dimungkinkan beras cadangan impor dari Bulog tidak akan keluar. Tinggal menjaga, masa kita harus bertahan pada impor?" kata Budi Waseso atau yang akrab disapa Buwas seperti dikutip dari Antara, Jakarta, Rabu (19/9).
Buwas menyebutkan bahwa saat ini cadangan beras di gudang Bulog mencapai 2,4 juta ton. Jumlah tersebut belum termasuk dengan beras impor yang akan masuk pada Oktober sebesar 400.000 ton sehingga total cadangannya menjadi 2,8 juta ton.
Dari total cadangan tersebut, Bulog memperhitungkan kebutuhan untuk Beras Sejahtera (Rastra) hanya akan terpakai 100.000 ton. Dengan demikian, total stok beras yang ada di gudang Bulog hingga akhir Desember 2018 sebesar 2,7 juta ton.
Jika ditambah dengan serapan gabah dari dalam negeri sebesar 4.000 ton per hari (pada musim kering), Buwas memperkirakan stok akhir bisa mencapai 3 juta ton. Dia juga meyakini dengan posisi stok akhir Desember ditambah dengan serapan gabah hingga Juni 2019, Indonesia tidak perlu impor beras.
"Saya tidak mau lagi berpolemik mau atau tidak impor. Karena ada analisa tadi tidak perlu impor, maka kebutuhan sampai Juni 2019 aman," kata Buwas.
1. Data konsumsi beras rancu
Kebijakan impor beras seharusnya dikeluarkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan sebagai cadangan. Namun, anehnya saa tini, data kebutuhan beras masih saja rancu.
Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), Budi Waseso bahkan telah membuat tim dari berbagai pihak, baik ahli independen, Kementerian Pertanian serta jajaran Bulog sendiri, guna menganalisis kebutuhan dan kondisi perberasan nasional.
Hasilnya, Data kebutuhan beras Indonesia sebesar 2,4-2,7 juta ton per bulan memang perlu dipertanyakan. Dari data tersebut, tercatat bahwa setiap orang mengonsumsi beras sebanyak 130 Kg per tahun.
Data tersebut menurut Budi Waseso menjadi rancu dan mengakibatkan asumsi bahwa kebutuhan beras lebih banyak dari yang seharusnya.
2. Kebutuhan cukup tapi tetap impor
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menjelaskan, izin impor sebanyak 1,8 juta ton merupakan izin yang diterbitkan dan dikeluarkan sebelum dirinya menjabat sebagai Dirut Bulog. Terkait yang 2 juta ton adalah perintah baru, yang belum ada izinnya.
"Itu ada perintah baru untuk kita impor 2 juta ton, tapi menurut saya tidak perlu karena kita punya stok 2,4 juta," katanya.
Dia berkeyakinan sampai tahun depan Indonesia tidak membutuhkan impor beras, berdasarkan analisis yang dilakukan oleh tim ahli yang berasal dari berbagai bidang ilmu yang dilakukan Bulog. Tim ini melibatkan ahli dari pertanian, ahli perekonomian, dari Bulog, Kepolisian dan BIN.
Menurutnya, keterlibatan BIN karena sesuai dengan bidangnya menganalisis bagaimana kemungkinan apabila stok beras betul-betul kurang dan apa dampaknya. "Itukan harus dianalisis berdasarkan beberapa situasi," katanya.
3. Harga beras operasi pasar Bulog lebih mahal
Perum Bulog berencana akan menurunkan harga jual beras untuk pengecer. Ini dilakukan untuk menggenjot serapan beras Bulog di pasaran yang saat ini masih rendah, sebab stok gudang sudah melimpah hampir 3 juta ton.
Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso (Buwas) mengatakan, saat ini harga beras Bulog yang dijual kepada pembeli adalah Rp 8.700 per Kg. Sementara pedagang lain ada yang menjual beras dengan harga terendah Rp 8.250 per Kg kepada pengecer.
Buwas mengatakan, akhirnya pembeli lebih tertarik membeli beras yang lebih murah dari beras Bulog. Oleh sebah itu Bulog memutuskan untuk menurunkan harga beras mereka.
"Kita maksimal jual itu kan sekarang maksimal Rp 8.750 kepada pembeli. Kita akan turunkan kembali harga beras dari Bulog yang ecerannya kita drop kepada pengecer dengan pembelian pengecer itu Rp 8.250 per Kg," kata Buwas saat ditemui di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (14/9).
Dengan diturunkannya harga untuk pengecer diharapkan harga beras untuk end user atau konsumen rumah tangga bisa menjadi lebih terjangkau dari semula Rp 8.750 menjadi Rp 8.250 per Kg dan maksimal Rp 8.500 per Kg. "Harapannya sampai ke tingkat pembeli maksimal Rp 8.500 per Kg," ujarnya.
4. Polemik penuhnya gudang Bulog
Perum Bulog saat ini sedang mencari gudang untuk menyimpan beras yang kualitasnya sudah menurun, dengan meminta bantuan TNI AU meminjamkan gudang sebagai tempat penyimpanan. Dia menyebutkan, untuk menjaga kualitas, beras yang ada di gudang harus dihabiskan terlebih dahulu.
Tetapi belum habis karena tidak dibutuhkan mengingat produksi nasional masih ada. Oleh karena itu beras tersebut menjadi cadangan untuk beras pemerintah yang digunakan untuk beras sejahtera, bantuan sosial ketika ada bencana, dan operasi pasar.
Kemendag yang memberi izin impor beras menyebut tidak mau mengurus soal gudang penyimpanan beras ini.
"Kami tidak punya gudang untuk itu. Kan yang ditugaskan melakukan importasi Bulog. Bukan Kemendag. Kami sepenuhnya terserah kepada Bulog soal impor," kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan dikutip Antara.
Menanggapi ini, Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso mengaku bingung karena tidak ada lagi tempat penyimpanan. Padahal, impor beras adalah tugas dari pemerintah.
"Saya bingung ini berpikir negara atau bukan. Coba kita berkoordinasi itu samakan pendapat, jadi kalau keluhkan fakta gudang saya bahkan menyewa gudang itu kan cost tambahan. Kalau ada yang jawab soal Bulog sewa gudang bukan urusan kita, mata mu! Itu kita kan sama-sama negara," kaatanya.
Budi Waseso berharap, Kemendag sebagai bagian dari pemerintah bisa berkoordinasi dan bekerja sama untuk mencari jalan keluar dan menyamakan pendapat.
"Kita kan aparatur negara jangan saling tuding-tudingan, jangan saling lempar-lemparan itu pemikiran yang tidak bersinergi," papar dia.
Budi Waseso mengaku sudah membuat tim dari berbagai pihak, baik ahli independen, Kementerian Pertanian serta jajaran Bulog sendiri, guna menganalisis kebutuhan dan kondisi perberasan nasional.
"Tim mengatakan rekomendasi sampai Juni 2019, tidak perlu impor. Bahkan dimungkinkan beras cadangan impor dari Bulog tidak akan keluar. Tinggal menjaga, masa kita harus bertahan pada impor?" kata Budi Waseso atau yang akrab disapa Buwas seperti dikutip dari Antara, Jakarta, Rabu (19/9).
Buwas menyebutkan bahwa saat ini cadangan beras di gudang Bulog mencapai 2,4 juta ton. Jumlah tersebut belum termasuk dengan beras impor yang akan masuk pada Oktober sebesar 400.000 ton sehingga total cadangannya menjadi 2,8 juta ton.
Dari total cadangan tersebut, Bulog memperhitungkan kebutuhan untuk Beras Sejahtera (Rastra) hanya akan terpakai 100.000 ton. Dengan demikian, total stok beras yang ada di gudang Bulog hingga akhir Desember 2018 sebesar 2,7 juta ton.
Jika ditambah dengan serapan gabah dari dalam negeri sebesar 4.000 ton per hari (pada musim kering), Buwas memperkirakan stok akhir bisa mencapai 3 juta ton. Dia juga meyakini dengan posisi stok akhir Desember ditambah dengan serapan gabah hingga Juni 2019, Indonesia tidak perlu impor beras.
"Saya tidak mau lagi berpolemik mau atau tidak impor. Karena ada analisa tadi tidak perlu impor, maka kebutuhan sampai Juni 2019 aman," kata Buwas.
1. Data konsumsi beras rancu
Kebijakan impor beras seharusnya dikeluarkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan sebagai cadangan. Namun, anehnya saa tini, data kebutuhan beras masih saja rancu.
Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), Budi Waseso bahkan telah membuat tim dari berbagai pihak, baik ahli independen, Kementerian Pertanian serta jajaran Bulog sendiri, guna menganalisis kebutuhan dan kondisi perberasan nasional.
Hasilnya, Data kebutuhan beras Indonesia sebesar 2,4-2,7 juta ton per bulan memang perlu dipertanyakan. Dari data tersebut, tercatat bahwa setiap orang mengonsumsi beras sebanyak 130 Kg per tahun.
Data tersebut menurut Budi Waseso menjadi rancu dan mengakibatkan asumsi bahwa kebutuhan beras lebih banyak dari yang seharusnya.
2. Kebutuhan cukup tapi tetap impor
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menjelaskan, izin impor sebanyak 1,8 juta ton merupakan izin yang diterbitkan dan dikeluarkan sebelum dirinya menjabat sebagai Dirut Bulog. Terkait yang 2 juta ton adalah perintah baru, yang belum ada izinnya.
"Itu ada perintah baru untuk kita impor 2 juta ton, tapi menurut saya tidak perlu karena kita punya stok 2,4 juta," katanya.
Dia berkeyakinan sampai tahun depan Indonesia tidak membutuhkan impor beras, berdasarkan analisis yang dilakukan oleh tim ahli yang berasal dari berbagai bidang ilmu yang dilakukan Bulog. Tim ini melibatkan ahli dari pertanian, ahli perekonomian, dari Bulog, Kepolisian dan BIN.
Menurutnya, keterlibatan BIN karena sesuai dengan bidangnya menganalisis bagaimana kemungkinan apabila stok beras betul-betul kurang dan apa dampaknya. "Itukan harus dianalisis berdasarkan beberapa situasi," katanya.
3. Harga beras operasi pasar Bulog lebih mahal
Perum Bulog berencana akan menurunkan harga jual beras untuk pengecer. Ini dilakukan untuk menggenjot serapan beras Bulog di pasaran yang saat ini masih rendah, sebab stok gudang sudah melimpah hampir 3 juta ton.
Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso (Buwas) mengatakan, saat ini harga beras Bulog yang dijual kepada pembeli adalah Rp 8.700 per Kg. Sementara pedagang lain ada yang menjual beras dengan harga terendah Rp 8.250 per Kg kepada pengecer.
Buwas mengatakan, akhirnya pembeli lebih tertarik membeli beras yang lebih murah dari beras Bulog. Oleh sebah itu Bulog memutuskan untuk menurunkan harga beras mereka.
"Kita maksimal jual itu kan sekarang maksimal Rp 8.750 kepada pembeli. Kita akan turunkan kembali harga beras dari Bulog yang ecerannya kita drop kepada pengecer dengan pembelian pengecer itu Rp 8.250 per Kg," kata Buwas saat ditemui di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (14/9).
Dengan diturunkannya harga untuk pengecer diharapkan harga beras untuk end user atau konsumen rumah tangga bisa menjadi lebih terjangkau dari semula Rp 8.750 menjadi Rp 8.250 per Kg dan maksimal Rp 8.500 per Kg. "Harapannya sampai ke tingkat pembeli maksimal Rp 8.500 per Kg," ujarnya.
4. Polemik penuhnya gudang Bulog
Perum Bulog saat ini sedang mencari gudang untuk menyimpan beras yang kualitasnya sudah menurun, dengan meminta bantuan TNI AU meminjamkan gudang sebagai tempat penyimpanan. Dia menyebutkan, untuk menjaga kualitas, beras yang ada di gudang harus dihabiskan terlebih dahulu.
Tetapi belum habis karena tidak dibutuhkan mengingat produksi nasional masih ada. Oleh karena itu beras tersebut menjadi cadangan untuk beras pemerintah yang digunakan untuk beras sejahtera, bantuan sosial ketika ada bencana, dan operasi pasar.
Kemendag yang memberi izin impor beras menyebut tidak mau mengurus soal gudang penyimpanan beras ini.
"Kami tidak punya gudang untuk itu. Kan yang ditugaskan melakukan importasi Bulog. Bukan Kemendag. Kami sepenuhnya terserah kepada Bulog soal impor," kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan dikutip Antara.
Menanggapi ini, Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso mengaku bingung karena tidak ada lagi tempat penyimpanan. Padahal, impor beras adalah tugas dari pemerintah.
"Saya bingung ini berpikir negara atau bukan. Coba kita berkoordinasi itu samakan pendapat, jadi kalau keluhkan fakta gudang saya bahkan menyewa gudang itu kan cost tambahan. Kalau ada yang jawab soal Bulog sewa gudang bukan urusan kita, mata mu! Itu kita kan sama-sama negara," kaatanya.
Budi Waseso berharap, Kemendag sebagai bagian dari pemerintah bisa berkoordinasi dan bekerja sama untuk mencari jalan keluar dan menyamakan pendapat.
"Kita kan aparatur negara jangan saling tuding-tudingan, jangan saling lempar-lemparan itu pemikiran yang tidak bersinergi," papar dia.
Komentar
Posting Komentar